Loading iframe...

Jawaban Wamenkum Blak-blakan Soal Pasal Penghinaan Presiden & Lembaga Negara di KUHP Baru

Name: Menkum Bicara Batasan Penggunaan Stiker Bisa Dijerat Pidana di KUHP Baru
Uploaded: 2026-01-05T16:42:01.000Z
Duration: 9 min 54 s
Description: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pasal 218 KUHP yang mengatur soal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, tidak menjadikan pemerintah menjadi anti-kritik.

News

05 Jan 2026, 18:10 WIB

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026.

Oleh Luluk Handayani Sukmawati Putri Diperbaharui 05 Jan 2026, 18:10 WIB

Diterbitkan 05 Jan 2026, 18:10 WIB

10:08

Kirim Stiker & Meme Presiden Hingga Pejabat Negara Bisa Dipidana? ini Jawaban Pemerintah

News 9 months ago
08:28

Wamenkum Blak-blakan Aturan Baru Demonstrasi Mulai 2026, Wajib Lakukan ini Cegah Dipidana

News 9 months ago
07:09

KUHP Baru Disorot, Wamenkum Blak-blakan Soal Pasal Penghinaan Presiden & Lembaga Negara

News 9 months ago
09:54

Menkum Bicara Batasan Penggunaan Stiker Bisa Dijerat Pidana di KUHP Baru

News 9 months ago

Jawaban Wamenkum Blak-blakan Soal Pasal Penghinaan Presiden & Lembaga Negara di KUHP Baru

Kirim Stiker & Meme Presiden Hingga Pejabat Negara Bisa Dipidana? ini Jawaban Pemerintah

Wamenkum Blak-blakan Aturan Baru Demonstrasi Mulai 2026, Wajib Lakukan ini Cegah Dipidana

KUHP Baru Disorot, Wamenkum Blak-blakan Soal Pasal Penghinaan Presiden & Lembaga Negara

Menkum Bicara Batasan Penggunaan Stiker Bisa Dijerat Pidana di KUHP Baru