Jokowi: Kedaulatan Tak Bisa Ditawar-tawar, Natuna Adalah Indonesia

News9 Januari 2020

Diperbaharui 23 Sep 2025, 14:32 WIB

Diterbitkan 09 Jan 2020, 17:50 WIB

Di tengah kabar banyaknya kapal nelayan dikawal kapal penjaga pantai China berlayar di perairan Kepulauan Natuna, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Rabu, 8 Januari kemarin datang berkunjung. Saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)Selat Lampa, Jokowi mengatakan sejak dulu Natuna merupakan teritorial Indonesia. "Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Natuna ini adalah Indonesia, ada bupatinya, ada gubernurnya. Natuna adalah Indonesia," kata Jokowi, seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Kamis (9/1/2020). Jokowi juga menegaskan tidak ada kapal asing yang memasuki wilayah teritorial Indonesia seperti pemberitaan yang berkembang belakangan ini. Situasi di perairan Natuna beberapa hari terakhir memanas menyusul keberadaan kapal-kapal pencari ikan asal China yang dikawal kapal penjaga pantai Negara Tirai Bambu itu berlayar di kawasan perairan Kepulauan Natuna. Berdasarkan konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982, perairan Natuna termasuk dalam zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia yang bebas dilintasi kapal-kapal internasional. Karenanya kapal-kapal internasional tidak diperkenankan mengambil kekayaan alam dari wilayah ZEE Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui duta besar China yang ada di Jakarta. Sementara itu, pasukan TNI dan Badan Keamanan Laut RI terus disiagakan di perairan Natuna untuk terus memantau kondisi di wilayah tersebut.