Polemik Anggaran, Anies Sebut Ada Kesalahan Sistem yang Tidak Bisa Mendeteksi

Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DKI Jakarta, William Aditya Sarana menemukan berbagai kejanggalan dalam rencana kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran 2020 DKI Jakarta.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Kamis (31/10/2019), temuan itu sempat ia unggah ke akun media sosialnya.

Seperti anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Selain itu, ditemukan juga anggaran pengadaan ATK yang mencapai Rp 124 miliar untuk Suku Dinas Pendidikan wilayah Jakarta Timur.

"Hal-hal sepele ini saja tidak bisa dilakukan. Alasannya ceroboh terus. Bilangnya salah ketiklah. Semakin menunujukkan keamatiran dari pengelolaan administrasi dari Gubernur Anies Baswedan," ungkap William Aditya Sarana

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan tidak ada permintaan pengadaan lem.

"Komponen aibon yang Rp 82 miliar itu tidak ada, kita akan lakukan penyesuaian. Dan data untuk melakukan penyesuaiannya sudah ada, sesuai dengan input di masing-masing sekolah," kata Plt Syaefullah Hidayat.

Menurut Gubernur DKI Anies Baswedan, kesalahan karena sistem yang tidak bisa mendeteksi jika ada pengajuan yang tidak wajar.

"Bagi menggunakan sistem yang mengharuskan pengecekan manual. Begitu ada masalah langsung nyala. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, muncul warning," jelas Anies.

Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana menanyakan sejumlah permasalahan anggaran yang menjadi sorotan publik kepada Gubernur Anies.

Sejumlah anggaran yang menjadi polemik saat ini tengah disusun ulang dan akan segera dibahas bersama DPRD sebelum akhirnya disahkan.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS