logo
Video Terbaru
  • HOME
  • NEWS
  • SHOWBIZ
  • BOLA
  • HEALTH
  • BISNIS
  • CITIZEN6
  • GLOBAL
  • TEKNO
  • LIFESTYLE
  • OTOMOTIF
  • REGIONAL
logo
  • Home
  • News
  • Showbiz
  • Bola
  • Health
  • Bisnis
  • Citizen6
  • Global
  • Tekno
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Regional
logoTrustworthyIFCN
KontakRedaksiDisclaimerKode EtikPedoman Media SiberSitemapForm PengaduanTentang KamiKarirMetode Cek FaktaHak Jawab dan Koreksi Berita
  • Liputan6
  • Merdeka
  • Bola.com
  • Bola.net
  • Fimela
  • Kapanlagi.com
  • Brilio
Connect with us

Copyright © 2026 Liputan6.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.

Alasan Koalisi Tolak Nama Capim KPK Versi Pansel

News26 Agustus 2019
L
OlehLiputan6
Diperbaharui 20 Sep 2025, 06:33 WIB
Diterbitkan 26 Agt 2019, 16:12 WIB
Copy Link
Batalkan

Tiga hari lalu, tepatnya Jumat, 23 Agustus 2019, bertempat di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, panitia seleksi calom pimpinan KPK mengumumkan 20 nama capim KPK hasil seleksi tes profile assesment. Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Senin (26/8/2019), dari daftar nama yang lolos seleksi, pimpinan KPK periode yang sekarang aktif, menyisakan satu nama yakni Alexander Marwata. Keputusan Pansel KPK ini dipersoalkan Koalisi Kawal Capim KPK, gabungan sejumlah lembaga pegiat anti korupsi, dimana dua di antaranya YLBHI dan Indonesia Corruption Watch. Adanya tiga nama dalam pansel yakni Indiyanto Seno Aji, Hendardi, dan pimpinan pansel sendiri Yenti Garnasih yang pernah menjadi staf ahli pimpinan polri. Menurut Ketua YLBHI Asfinawati hal ini mengindikasikan pansel sarat kepentingan dalam keputusannya. Koalisi memutuskan mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk menyikapi ini. "Presiden harus segera mengevaluasi dan memperjelas hal ini," kata Ketua YLBHI Asfina. Selain menilai sarat kepentingan, koalisi juga menilai pansel KPK tidak memperhatikan faktor integritas para calon. Beberapa nama yang lolos seleksi itu, selain punya rekam jejak buruk di masa lalu, juga dinilai tidak patuh dengan tak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). (Rio Audhitama Sihombing)

  • KPK
  • Fokus
  • Indosiar
  • Program TV News
  • Pansel KPK
  • capim kpk 2019
  • news07:01
    Revisi UU Pilkada Disorot, Benarkah DPR Setujui Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD?
    Newssejam yang lalu
  • news06:03
    Buka-bukaan Menkes Budi Penyebab RI Kurang Dokter Gigi: Yang Praktik Cuma 70 Persen!
    Newssejam yang lalu
  • news01:51
    Eks Wamen Noel Bongkar Fakta Jelang Sidang Kasus Pemerasan Kemnaker: Satu Partai Terlibat!
    Newssejam yang lalu
  • news04:29
    Pesawat ATR 42-500 Jatuh di Sulawesi | Tabrakan Kereta Cepat di Spanyol Tewaskan 21 Orang
    Newssejam yang lalu
  • news02:56
    Nadiem Makarim Dapat Dukungan Driver Ojol di Sidang PN Tipikor
    News3 jam yang lalu
  • news04:58
    TNI AD Lanjutkan Operasi SAR Pesawat ATR 42-500 di Bulusaraung, Terjang Medan Ekstrem
    News3 jam yang lalu
  • news06:58
    Respons Pimpinan DPR & Istana Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD dan Presiden Oleh MPR
    News4 jam yang lalu
  • news01:45
    Sapi Bisa Menentukan Kapan Mau Diperah dengan Bantuan Robot
    News4 jam yang lalu
  • news05:00
    Nadiem Makarim Klarifikasi Polemik Pengadaan Laptop Chromebook
    News5 jam yang lalu
  • news01:24
    Menikahi Karakter AI Buatan Sendiri, Apakah Legal dan Diakui?
    News5 jam yang lalu