Alasan Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK Kirim Surat ke Presiden Jokowi

News26 Agustus 2019

Diperbaharui 23 Sep 2025, 13:50 WIB

Diterbitkan 26 Agt 2019, 18:28 WIB

Kinerja panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel Capim KPK kembali mendapat sorotan. Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK, mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengevaluasi karena terdapat indikasi konflik kepentingan. Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Senin (26/8/2019), proses seleksi pimpinan KPK dianggap bermasalah dan mengundang kritik. Koalisi Masyarakat Kawal Capim KPK mengkritisi kinerja Pansel Capim karena dianggap menyisakan berbagai persoalan serius, mulai dari tindakan atau pernyataan panitia seleksi hingga calon-calon yang tersisa saat ini. Di antara 20 nama yang masih bertahan, Koalisi Masyarakat Kawal Capim KPK mengungkapkan masih ada yang tidak patuh melaporkan LKHPN serta sejumlah nama yang punya catatan kelam pada masa lalu. "Dari nama-nama yang ada di Pansel, diduga punya keterkaitan dengan salah satu institusi yang juga wakilnya sedang mendaftar sebagai pimpinan KPK, disitu sebenarnya konflik kepentingan sehingga kita memilih untuk mengirimkan surat kepada Presiden," Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhan. Sebelumnya pada Jumat, 23 Agustus 2019 lalu, Pansel Capim KPK mengumumkan hasil tes penilaian profil untuk calon pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023. Ada 20 peserta yang lolos di antaranya Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Antam Novambar dan Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri. Sementara dari lingkungan KPK, yakni Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, serta pegawai KPK Sujarnako. Peserta yang lolos berhak untuk ikut tes selanjutnya, yakni tes kesehatan dan uji publik. Nantinya pansel akan memilih 10 nama untuk diserahkan ke Presiden Jokowi.