logo
Video Terbaru
  • HOME
  • NEWS
  • SHOWBIZ
  • BOLA
  • HEALTH
  • BISNIS
  • CITIZEN6
  • GLOBAL
  • TEKNO
  • LIFESTYLE
  • OTOMOTIF
  • REGIONAL
logo
  • Home
  • News
  • Showbiz
  • Bola
  • Health
  • Bisnis
  • Citizen6
  • Global
  • Tekno
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Regional
logoTrustworthyIFCN
KontakRedaksiDisclaimerKode EtikPedoman Media SiberSitemapForm PengaduanTentang KamiKarirMetode Cek FaktaHak Jawab dan Koreksi Berita
  • Liputan6
  • Merdeka
  • Bola.com
  • Bola.net
  • Fimela
  • Kapanlagi.com
  • Brilio
Connect with us

Copyright © 2026 Liputan6.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.

20 Pejabat Kementerian PUPR yang Kena OTT KPK Diduga Terkait Proyek Sistem Penjernihan Air Minum

News29 Desember 2018
L
OlehLiputan6
Diperbaharui 21 Sep 2025, 17:40 WIB
Diterbitkan 29 Des 2018, 15:02 WIB
Copy Link
Batalkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Jumat malam, di Jakarta. Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Sabtu (29/12/2018), dalam OTT di Kementerian PUPR, KPK mengamankan 20 orang, di antaranya pejabat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Barang bukti Rp 500 juta dan 25 ribu dolar Singapura berhasil disita. Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono langsung menggelar jumpa pers terkait OTT KPK ini. Basuki menyesalkan kejadian ini, namun ia menyerahkan semua penyelidikan ke KPK. "Pejabat yang terkena OTT itu siapa dan apa kami belum tahu, kami percaya bahwa KPK sudah mengamati dan pasti dengan ketelitan yang tinggi, juga sambil menunggu penjelasan yang jelas," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Operasi tangkap tangan pejabat Kementerian PUPR ini diduga terkait dengan proyek sistem penjernihan air minum atau SPAM di Ditjen Cipta Karya tahun 2018. Namun KPK belum memberikan keterangan resmi terkait OTT tersebut. (Muhammad Gustirha Yunas)

  • Fokus
  • Fokus Indosiar
  • OTT KPK
  • Menteri Basuki Hadimuljono
  • ott kementerian pupr
  • news05:36
    Pesan Wali Kota Madiun Untuk Warganya Saat Digiring KPK
    News2 jam yang lalu
  • news07:01
    Revisi UU Pilkada Disorot, Benarkah DPR Setujui Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD?
    News15 jam yang lalu
  • news06:03
    Buka-bukaan Menkes Budi Penyebab RI Kurang Dokter Gigi: Yang Praktik Cuma 70 Persen!
    News15 jam yang lalu
  • news01:51
    Eks Wamen Noel Bongkar Fakta Jelang Sidang Kasus Pemerasan Kemnaker: Satu Partai Terlibat!
    News15 jam yang lalu
  • news04:29
    Pesawat ATR 42-500 Jatuh di Sulawesi | Tabrakan Kereta Cepat di Spanyol Tewaskan 21 Orang
    News16 jam yang lalu
  • news02:56
    Nadiem Makarim Dapat Dukungan Driver Ojol di Sidang PN Tipikor
    News17 jam yang lalu
  • news04:58
    TNI AD Lanjutkan Operasi SAR Pesawat ATR 42-500 di Bulusaraung, Terjang Medan Ekstrem
    News17 jam yang lalu
  • news06:58
    Respons Pimpinan DPR & Istana Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD dan Presiden Oleh MPR
    News18 jam yang lalu
  • news01:45
    Sapi Bisa Menentukan Kapan Mau Diperah dengan Bantuan Robot
    News18 jam yang lalu
  • news05:00
    Nadiem Makarim Klarifikasi Polemik Pengadaan Laptop Chromebook
    News19 jam yang lalu