Juru Bicara (Jubir) MA, Yanto mengatakan Ketua MA Sunarto menyesalkan terjadinya OTT terhadap hakim dan jurusita Pengadilan Negeri (PN) Depok, karena telah mencederai kehormatan dan keluhuran marwah MA sebagai lembaga peradilan. OTT hakim ini menjadi ironi sebab setelah Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjungan untuk para hakim. MA menilai ini merupakan bagian dari kufur nikmat. "Tidak ada lagi alasan bahwa hakim tidak sejahtera. Negara telah memperhatikan kesejahteraan hakim lebih dari cukup. Beberapa hakim merupakan bentuk kekupuran nikmat, dan bentuk keserakaan yang tidak boleh ada dalam diri seorang hakim dan apartur pengadilan di Mahkamah Agung," tegas Yanto. #Merdekadotcom #OTTKPK #GajiHakim #MahkamahAgung #ShortMdk

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, mengungkapkan lebih rinci dugaan keterlibatan partai politik "K" dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Partai saya kerucutkan ya, kemarin kan (ada huruf) K. Sekarang, (terdiri dari) tiga huruf. Untuk sementara itu dulu," kata Noel di ruang sidang Pengadiilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2). Namun demikian, Noel belum mau mendetilkan lebih rinci soal warnah partai dimaksud. #Merdekadotcom #Noel #EksWamenaker #IdentitasPartai #ShortMdk

Penonaktifan peserta BPJS Kesehatan di segmen PBI-JK ramai pada pekan lalu. DPR RI bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat konsultasi guna membahas perbaikan ekosistem tata kelola Jaminan Sosial Kesehatan yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP, Dolfie OFP menyoroti, perbedaan angka antara realisasi dan dalam UU APBN. Hal ini diungkapkannya saat rapat konsultasi pimpinan DPR bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2). #Merdekadotcom #Dolfie #BPJS #MenteriKesehatan #ShortMdk

Anggota Komisi XIII DPR fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengaku heran masih banyak angka kemiskinan di Indonesia. Dari hasil penghitungannya, ada sekitar 147 juta jiwa atau sekitar 50,31 persen angka kemiskinan. Rieke menyinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa kondisi tersebut tidak baik-baik saja. Rieke juga heran, masih banyak yang menggunakan anggaran APDB untuk membayar PBI JK. Sedangkan pemerintah sudah menyiapkan APBN untuk anggaran BPJS Kesehatan. #Merdekadotcom #RiekeDiahPitaloka #Cecar #PurbayaYudhiSadewa #ShortMdk

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beserta jajaran melakukan rapat dengan Pimpinan DPR dan menteri lainnya, membajas program JKN BPJS Kesehatan, Senin (9/2). Dalam rapat, Menkeu Purbaya menegur pihak JKN, karena ada penerima PBI JK yang sudah tidak terdaftar namun tak diinformasikan ke penerima. Menkeu Purbaya menjelaskan agar diberikan waktu 2 sampai 3 bulan, agar pengguna mengetahui bahwa JKN yang dimiliki sudah tidak aktif. Menkeu Purbaya juga mengakui merasa rugi ketika mengeluarkan anggaran besar, tapi ternyata banyak pengguna PBI JK yang sudah tidak aktif. Padahal menurutnya, anggaran yang dikeluarkan selalu sama, namun banyak keributan terkait program PBI JK. #Merdekadotcom #PurbayaYudhiSadewa #BPJS #Tegur #ShortMdk