Pedas DPR Sindir Menpar Widi: Ibu Menteri Paling Cantik, Tapi Maaf Nilainya Masih 50/100
Komisi VII DPR menggelar rapat dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana terkait agenda evaluasi kinerja. Rapat digelar di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. Anggota Fraksi NasDem Yoyok Riyo Sudibyo, tegas memberi nilai 50 kepada kinerja dari Menteri Widiyanti. Hal ini karena masih mahalnya harga tiket, insfrastruktur ke objek wisata masih rusak, hingga maraknya kecelakaan yang menewaskan wisatawan asing. "Saya sampaikan Ibu, kalau saya boleh menilai Ibu masih 50. Maaf ini Ibu. Ibu seorang Bu Menteri yang paling cantik nih di Kabinetnya Pak Prabowo. Ini kalau kepilihan Ibu nggak bisa diragukan lagi. Ini kalau Ibu gunakan, pakai, untuk bisa nembus seluruh kementerian yang ada hubungannya dengan Ibu, ini kan sangat luar biasa," tegasnya. #Merdekadotcom #MenteriParawista #WidiyantiPutriWardhana #KomisiVII #shortMdk
2 hari yang lalu
SelengkapnyaMomen Komisi VII Langsung Semprot Menpar Widi Rapat Baru Dibuka: Jawab di Sini Bukan di Medsos!
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana terkait agenda evaluasi kinerja. Rapat digelar di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, jadwal rapat hari ini ialah lanjutan rapat sebelumnya di mana sejumlah pertanyaan banyak belum terjawab. Meski, dia menambahkan Menteri Putri telah menjawab melalui media sosial yang seharusnya tidak dilakukannya. #Merdekadotcom #MenteriParawista #WidiyantiPutriWardhana #KomisiVII #shortMdk
2 hari yang lalu
SelengkapnyaBlak-blakan! Purbaya Bocorkan Skema Pembayaran Rp16,7 T Ke Dewan Buatan Trump Lewat Menhan
Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace yang digagas Presiden AS Donald Trump dalam pertemuan yang digelar di Davos, Swiss. Menlu Sugiono mengatakan, Indonesia dan negara anggota harus memberikan kontribusi dana kepada Dewan Perdamaian dengan membayar lebih dari USD 1 miliar atau setara Rp16,7 triliun. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pembayaran iuran tersebut masih dikaji akan diambil dari pos anggaran mana. Namun dia menegaskan, pembayaran nantinya akan melewati supervisi Kemhan. #Merdekadotcom #PurbayaYudhiSadewa #BoardofPeace #SkemaPembayaran #shortMdk
2 hari yang lalu
SelengkapnyaKomika Pandji Tak Kapok Dilaporkan Polisi: Tak Ada Niat Jahat Hanya Menghibur!
Komika Pandji Pragiwaksono merespons soal materi stand up comedy-nya dalam pertunjukan 'Mens Rea' dilaporkan polisi. Ia mengaku tidak kapok meski stand up nya menuai kecamam banyak pihak. Panji menyebut tidak ada niat jahat dalam pertunjukannya. Ia hanya berniat menghibur. Karena datangnya tidak ada niat jahat. Datangnya hanya niat menghibur untuk membuat masyarakat ketawa. Maka tidak ada alasanya untuk saya kapok," ujar Pandji. Hal ini disampaikannya saat Pandji menyambangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk bersilaturahmi dan mendiskusikan materi Mens Rea pada Selasa (4/3) #Merdekadotcom #PandjiPragiwaksono #TakKapok #TakAdaNiatJahat #ShortMdk
2 hari yang lalu
SelengkapnyaPrabowo Buka Akal-Akalan Bos BUMN yang Dulu
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan pesan untuk pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Pesan ini juga dikirim untuk pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggerogoti uang negara. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam taklimat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Awalnya, Prabowo bicara mengenai pembentukan Danantara. Prabowo mengatakan, lahirnya Danantara untuk menyelamatkan kekayaan negara.
3 hari yang lalu
SelengkapnyaPigai Curhat Uangnya Habis Bantu Korban Bencana
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai beserta jajaran melakukan rapat dengan Komisi XIII DPR, Senin (2/2). Dalam rapat, MenHAM Pigai bercerita uangnya habis untuk bantuan korban bencana. Pigai malu ketika mengetahui Kementerian HAM tidak memiliki anggaran untuk Bantuan Sosial atau Bansos untuk korban bencana. Untuk itu, Pigai mengharapkan ada anggaran khusus bantuan di Kementerian HAM. "Karena kami jujur Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami enggak bisa (bantu). Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu tidak bisa. Saya sendiri, uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara," kata Pigai.
3 hari yang lalu
Selengkapnya