Purbaya SOal Redenominasi Rupiah: Bukan Wewenang Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa urusan redenominasi rupiah sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia, bukan Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan bahwa RUU Redenominasi memang sudah masuk Prolegnas 2025-2029 sebagai inisiatif pemerintah atas usulan BI, namun Kemenkeu tidak menyusun strategi apa pun karena pelaksana kebijakannya adalah bank sentral. Sementara itu, BI menjelaskan redenominasi bertujuan menyederhanakan digit rupiah tanpa mengubah daya beli, sekaligus memperkuat efisiensi transaksi dan kredibilitas mata uang. Pemerintah menargetkan payung hukum redenominasi rampung pada 2027, sesuai Renstra Kemenkeu 2025-2029.
14 November 2025
SelengkapnyaJejak Panjang Hubungan Prabowo dan Raja Abdullah II: Saat Dua Sahabat Lama Bertemu Lagi
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Raja Abdullah II di Istana Merdeka, sebuah momen yang menegaskan kembali persahabatan mereka yang telah terjalin sejak mengikuti pelatihan militer bersama di Fort Benning pada 1981. Kedekatan keduanya terus terbawa hingga saat ini, terlihat dari sambutan istimewa Raja Abdullah II saat Prabowo berkunjung ke Yordania, mulai dari pengawalan jet tempur, penyambutan langsung di bandara, hingga jamuan pribadi dan momen bercanda layaknya dua sahabat lama.
14 November 2025
SelengkapnyaPrabowo Putuskan Rehabilitasi Untuk 2 Guru Luwu Utara
Presiden Prabowo resmi memulihkan nama baik dua guru Luwu Utara, Abdul Muis dan Rasnal, setelah aspirasi masyarakat mengalir meminta keadilan. Surat rehabilitasi ditandatangani setibanya Presiden di Tanah Air, setelah melakukan kunjungan ke Australia. Peristiwa ini menandai tuntasnya proses yang sebelumnya dibawa hingga DPRD dan DPR RI. Dengan keputusan ini, hak dan martabat keduanya dipulihkan penuh. Pemerintah menegaskan langkah tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap para guru dan komitmen untuk menghadirkan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
14 November 2025
SelengkapnyaMenteri ESDM Soal IUP Raja Ampat: Saya Belum Ada di Muka Bumi Barang Ini Sudah Ada
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi polemik pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat dengan menyebut bahwa izin tersebut sudah ada jauh sebelum dirinya lahir. Ia menegaskan, PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam, telah memiliki kontrak karya sejak 1970-an, sehingga tudingan bahwa dirinya terlibat dalam penerbitan izin itu tidak berdasar. Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Bahlil juga menyoroti capaian sektor energi, seperti realisasi PNBP sebesar 78,74 persen dari target APBN dan produksi minyak mencapai 605 ribu barel per hari. Ia menegaskan fokus pemerintah kini adalah memperbaiki tata kelola energi, mempercepat elektrifikasi desa, dan mewujudkan kedaulatan energi nasional, termasuk target berhenti impor solar pada 2026 setelah Kilang Balikpapan beroperasi penuh.
13 November 2025
SelengkapnyaNelangsa Pedagang Difabel Netra di Sukabumi, Kena Tipu Pria Mengaku Mau Beri Bansos Masjid
Seorang pedagang difabel netra di Sukabumi, Ii Jali Padli (38), menjadi korban penipuan oleh pria yang mengaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Raudhatul Irfan. Dengan alasan menghitung uang zakat, pelaku mengambil uang hasil jualan, barang dagangan, dan meminjam ponsel korban untuk memfoto sembako yang dijanjikan. Ia bahkan menyembunyikan tongkat korban agar tak bisa bergerak, lalu kabur. Ia telah melapor ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap serta mendapat hukuman setimpal.
13 November 2025
SelengkapnyaMenkes: Akan Ubah Sistem Rujukan Pasien BPJS: Tidak Perlu Dirujuk 3 Kali, Keburu Wafat
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana mereformasi sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan agar lebih efisien dan cepat. Ia menilai sistem rujukan berjenjang saat ini sering memperlambat penanganan pasien dan memboroskan biaya. Dalam sistem baru berbasis kompetensi, pasien dapat langsung dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas dan keahlian sesuai kebutuhan medisnya, tanpa harus melewati beberapa tahapan. Budi menegaskan, langkah ini tidak hanya menghemat dana BPJS, tetapi juga dapat menyelamatkan nyawa pasien yang butuh penanganan cepat, seperti penderita serangan jantung, yang bisa "keburu wafat" jika rujukannya terlalu lama.
13 November 2025
Selengkapnya