Mendagri Tito Karnavian Soroti Masalah Biaya Mahal Pilkada Langsung

News19 November 2019

Diperbaharui 21 Sep 2025, 23:59 WIB

Diterbitkan 19 Nov 2019, 20:46 WIB

Ditemui usai rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah di kompleks Parlemen, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti masalah mahalnya biaya politik pemilihan langsung kepala daerah. Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Selasa (19/11/2019), Mendagri Tito mengakui ada usulan dari sejumlah pihak untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung. Saat ini pihak Kementerian Dalam Negeri mendorong sejumlah pihak untuk mengkaji formulasi yang tepat mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. "Tak bisa dipungkiri bahwa ada juga dampak-dampak negatifnya. Saya sampaikan dampak negatifnya di antaranya, satu, potensi kerawanan, gangguan kamtibnas itu cukup tinggi. Kenapa? Karena terjadi polarisasi, terjadi pembelahan masyarakat. Dalam ilmu security, keamanan, setiap pembelahan, perbedaan, itu pasti mengandung potensi konflik. Yang kedua adalah biaya yang tinggi, kenapa? cost untuk melibatkan pemilihan langsung itu berarti memobilisasi masyarakat. Mobilisasi memerlukan biaya, biaya untuk cetak (surat) suara, biaya untuk petugas di TPS-TPS sampai 2-3 juta orang lebih. Nah itu cost negara, itu juga cukup tinggi. Padahal kalau cost ini dialihkan ke yang lain mungkin akan lebih baik," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.