Suster Natalia Situmorang selaku bendahara Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, memastikan telah menerima pengembalian dana penuh sebesar Rp28 miliar lebih dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI pada Rabu (22/4/2026). Diketahui, BNI telah mengembalikan Rp Rp 21.257.360.600. Sebelumnya, BNI sudah lebih dahulu mengembalikan dana nasabahnya, CU-PAN sebesar Rp 7 miliar. Sehingga, total dana telah dikembalikan. Direktur Human Capital and Compliance BNI, Munadi Herlambang juga meminta maaf terhadap jemaat Gereja Paroki Aek Nabara dan seluruh umat Katolik di Seluruh Indonesia. #Merdekadotcom #SusterNatalia #BNI #DanaParoki #ShortMdk

Sebanyak 1.773 Aparatur Sipil Negara (ASN) gelombang pertama dari berbagai kementerian dan lembaga menghadiri upacara pembukaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan RI Letjen TNI Gabriel Lema di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (22/4). Usai upacara, para Komcad tersebut unjuk gigi menyanyikan yel-yel dengan semangat. #Merdekadotcom #KomcadASN #Yel-Yel #DepanJenderalTNI #ShortMdk

Sebut Indonesia Bukan Negara Pinggiran: Selat Malaka Tidak Bisa Dikenakan Charge ya? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sambutan dalam acara Simposium PT SMI 2026, Rabu (22/4). Dalam acara tersebut, Purbaya mengatakan Indonesia bukan negara pinggiran. Indonesia dilalui sebuah jalur yang strategis perdagangan didunia. Purbaya mengatakan Selat Malaka tidak bisa dikenakan charge, seperti yang dilakukan Iran di jalur Selat Hormuz. Jika bisa dikenakan charge, Purbaya memiliki ide keuntungan charge tersebut bisa dibagi tiga, untuk Indonesia, Malaysia dan Singapura. #Merdekadotcom #PurbayaYudhiSadewa #PresidenPrabowoSubianto #SelatMalaka #ShortMdk

Video Target 100 GW PLTS Disorot, Seberapa Realistis? #Merdekadotcom #Mdkdw26 22 Apr 2026

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Prof Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, mengungkapkan adanya usulan modifikasi penjara bagi kasus pidana ringan dalam KUHP baru. Salah satunya melalui penjara Sabtu-Minggu (Weekend Detention). Hal itu diunggap Eddy dalam seminar nasional "Pemidanaan Dalam KUHP 2023 Dan KUHAP 2025" di Balairung Mahkamah Agung, pada Selasa, 21 April 2026. Dia mengaku sempat terjadi pembahasan alot para ahli terkait konsep Weekend Detention dan Semi Detention. Menurutnya, Semi Detention sempat dibahas dan berlaku bagi pidana di bawah 3 tahun, di mana narapidana hanya dipenjara pada jam tertentu (misal jam 6 sore hingga 6 pagi), lalu dibebaskan untuk beraktivitas di siang hari. Sedangkan Weekend Detention, penahanan yang hanya dilakukan pada akhir pekan (Sabtu hingga Senin), sementara pada hari kerja narapidana tetap bisa beraktivitas seperti biasa di luar Lapas. Merdekadotcom #Wamenkum #WeekendDetention #RumusanKUHP #ShortMdk