Kasus Dirut Garuda, Erick Thohir: Coreng Citra BUMN

Kamis sore di Gedung Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani didampangi Menteri BUMN Erick Thohir serta Komisi XI DPR RI dan juga pihak Bea Cukai menggelar konferensi pers terkait kasus komponen motor Harley Davidson dan sepeda bermerk Brompton yang diduga ilegal.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Jumat (6/12/2019), 17 November lalu, pihak Bea Cukai Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan terhadap pesawat baru Garuda jenis Airbus A330-900 yang baru tiba dari Toulouse, Prancis.

Dalam penerbangan ini, 22 penumpang menyatakan tidak ada kargo. Namun, dalam pemeriksaan kargo penumpang, terdapat ada 18 koli kotak warna coklat. 15 kotak di antaranya berisi mesin-mesin motor Harley Davidson yang terpisah dan tiga kotak sepeda Brompton beserta aksesoris.

Sri Mulyani menyatakan, potensi kerugian negara terkait kejadian ini bisa mencapai Rp 1,5 miliar.

"Berdasarkan penelusuran kami, perkiraan harga motor Harley Davidson tersebut mungkin Rp 800 juta per unitnya, sedang sepeda Brompton bernilai antara Rp 50 juta hingga Rp 60 juta per unitnya. Potensi total kerugian negara adalah antara Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam penelusuran diketahui, bahwa pemilik dari barang-barang ilegal ini adalah Direktur Utama Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau yang biasa disapa Ari Askhara.

Terkait temuan ini, Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari Askhara dari posisi direktur utama Garuda.

"Saya sebagai kementerian BUMN tentu akan memberhentikan Dirut Garuda, dan tentu ada prosedurnya lagi, tidak sampai di situ saja. Kita akan terus melihat lagi oknum-oknum yang akan tersangkut dalam kasus ini," ujar Menteri BUMN Erick Thohir.

Lebih lanjut, Erick menyatakan bahwa kasus ini tentunya mencoreng citra BUMN, terlebih apa yang terjadi di Garuda dalam kasus ini adalah wujud nyata dari bobroknya jajaran direksi di Garuda.