:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/thumbnails/2914264/original/034450800_1568768971-sahkan-uu-kpk-menkumham-ini-perbaikan-undang-undang-negara-liputan-6-pagi-8fe279.jpg)
UU KPK Disahkan, Menkumham: Ini Perbaikan Undang-Undang Negara
DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang Komisi Pember...Selanjutnya
DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna pada Selasa, 17 September 2019.
Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan revisi UU KPK yang telah disahkan adalah perbaikan terhadap undang-undang negara.
Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Rabu (18/9/2019), DPR bersama pemerintah menggelar rapat paripurna. Rapat paripurna dihadiri 80 anggota DPR dari 560 anggota dewan.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas membacakan laporan hasil pembahasan revisi UU KPK. Sejumlah hal yang disampaikan antara lain pembentukan dewan pengawas, aturan penyadapan, SP3, dan status pegawai KPK di bawah ASN.
Berdasarkan laporan dari Baleg, tujuh fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh. Dua fraksi yakni Gerindra dan PKS memberi catatan soal dewan pengawas. Sementara fraksi Demokrat belum berpendapat.
Setelah itu, Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan tanggapan dari pemerintah. Dalam tanggapannya, Presiden Jokowi menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi UU KPK.
Setelah mendengar tanggapan dari pemerintah, Ketua DPR Fahri Hamzah kembali menanyakan kepada anggota dewan, apakah setuju revisi UU KPK menjadi UU KPK, dan langsung dijawab setuju oleh anggota dewan.
Terkait adanya penolakan revisi UU KPK yang telah disahkan menjadi UU KPK, pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly justru menepisnya.
Yasonna menegaskan bahwa revisi UU KPK yang telah di sahkan DPR adalah perbaikan terhadap undang-undang negara.
"Kan ada juga itu nanti kan masyarakat juga kalau dengan rapat-rapat dengan DPR, dan pengawasan KPK dalam eksternal ada lembaga pengawasan DPR, masyarakat, LSM, dan lain-lain. Kalau nanti begitu terus, badan pengawas diawasi lagi, lah kita ga ada putusnya" ujar Yasonna.
RingkasanVideo Terkait
-
01:22
VIDEO: Jokowi Bantah Tudingan Hasto soal Jadi Dalang Revisi UU KPK
TV 2 jam yang lalu
-
18:30
Fokus : Hujan Intensitas Tinggi, Ribuan Rumah di Gresik Terendam Banjir
TV 3 jam yang lalu -
04:44
VIDEO: Yoasabi Sapa Penggemar Indonesia: Kami Pulang
Hiburan 5 jam yang lalu -
02:13
Gene Hackman dan Istri Ditemukan Meninggal Bersama, Nunung Jual Rumah di Jakarta
Hiburan 6 jam yang lalu -
02:37
VIDEO: Erick Thohir Dukung Penuh Reksa Dana Sepak Bola Trimegah, untuk Kemajuan Sepak Bola Indonesia!
Sepak Bola 6 jam yang lalu -
01:26
Gigitan Berang-Berang Bawa Hotman Paris ke Rumah Sakit, Seberapa Bahaya?
Sehat 8 jam yang lalu -
02:56
Razman Nasution Diperiksa Di Bareskrim Atas Laporan PN Jakut, Firdaus Oiwobo Kembali Minta Maaf
Hiburan 8 jam yang lalu -
01:51
Tampilan Publik Figur Kenakan Koleksi Busana Ramadan Zaskia dan Shireen Sungkar
Lifestyle 8 jam yang lalu -
03:00
VIDEO: Catat Nih, Format Baru Liga 2 Musim Depan Makin Keren, Emang Ada Apa Nih?
Sepak Bola 8 jam yang lalu -
01:30
6 Potret Raisa Andriana Tampil Paripurna dengan Glam Makeup saat Manggung
Lifestyle 8 jam yang lalu -
01:30
6 Potret Angel Karamoy Dibalut Ball Gown Putih bak Pengantin, Lengkap dengan Mahkotanya
Lifestyle 9 jam yang lalu -
01:51
Adu Gaya Selebritis Kenakan Pakaian Serba Hitam Hadir di Acara Brand Beauty Paris
Lifestyle 9 jam yang lalu -
01:51
Bukan Tas Branded, Gaya Elegan Annisa Pohan Dampingi AHY di Ulang Tahun Kaisar Jepang Naruhito
Lifestyle 9 jam yang lalu -
01:34
VIDEO: Rano Karno dan Ratusan Wakil Kepala Daerah Tiba di Akmil Magelang
Nasional 9 jam yang lalu -
03:21
VIDEO: Gus Ipul Marah, Pegawai Kemensos 'Bolos' Pelatihan BPS
Nasional 10 jam yang lalu