Menhut Raja Juli Antoni Pasrahkan Nasibnya pada Presiden Prabowo

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan siap dievaluasi bahkan diganti oleh Presiden Prabowo setelah gelombang desakan mundur mencuat akibat banjir dan longsor besar di Sumatra yang dinilai berkaitan dengan kerusakan hutan. Ia menganggap kritik publik sebagai aspirasi yang patut diterima, namun menegaskan bahwa jabatan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Dalam rapat Komisi IV DPR, sejumlah anggota, termasuk Rahmat Saleh (PKS) dan Usman Husin (PKB), secara terang-terangan meminta Raja Juli mundur karena dianggap gagal memahami tata kelola hutan, inkonsisten dalam penerbitan izin, dan tidak mampu memulihkan kerusakan lingkungan.