Loading iframe...

Alasan KPK Minta Pemerintah dan DPR Revisi UU Tipikor Masuk dalam Prolegnas

News

20 Des 2019, 16:10 WIB

Ketua KPK Agus Rahardjo menambahkan, Undang-Undang Tipikor saat ini belum cukup luas dalam mencakup pasal dalam tindak pidana korupsi.

Oleh Liputan6 Diperbaharui 20 Sep 2025, 19:10 WIB

Diterbitkan 08 Jul 2025, 08:15 WIB

Share

35:40

Sederet Cara Pemprov Jakarta Antisipasi Pohon Tumbang, Sampai Pakai Alat Canggih

News sehari yang lalu
06:01

Air Surut Perlihatkan Kerusakan Parah Usai Banjir di Padang, Sumatera

News 2 hari yang lalu
05:05

Tim Penyelamat Berpacu Selamatkan Wilayah Terisolasi Akibat Banjir Sumatra

News 2 hari yang lalu
05:38

Eksekutif China Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Radioaktif di Cikande

News 2 hari yang lalu
03:31

Petani Sumatera Terpuruk Akibat Banjir dan Longsor

News 2 hari yang lalu
08:08

Komisi IV PKS Emosi Singgung Menteri Mundur Depan Raja Juli Usai Banjir Sumatera

News 2 hari yang lalu
05:18

Banjir Sumatera Kini Renggut Lebih dari 800 Jiwa | Kota di Ukraina Nyaris Dikepung Rusia

News 2 hari yang lalu
06:25

Komisi IV Tunjuk-Tunjuk Semprot Menteri Raja Soal Banjir Sumatera: Kemana Saja Selama ini!

News 2 hari yang lalu
06:03

PKB di DPR Keras Kritik Purbaya Imbas Potong TKD Kaltim 73% sampai Teriak "Gak Adil!"

News 2 hari yang lalu
05:34

Jenderal Rikwanto DPR Buka-bukaan 'Harta Karun' Jadi Incaran Mafia Hukum di Pengadilan

News 2 hari yang lalu